Astakamedia.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor memaparkan grand design atau rancangan besar penataan transportasi perkotaan untuk mengatasi kemacetan, membenahi angkutan umum, serta mengintegrasikan layanan transportasi.
Paparan tersebut disampaikan Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, dalam kegiatan bersama awak media dan pemangku kepentingan di Kantor Uji KIR Dishub Kota Bogor, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi atau Kang Aldho, serta jajaran pejabat struktural Dishub Kota Bogor.
Dalam pemaparannya, Sujatmiko menjelaskan bahwa kebijakan penataan transportasi di Kota Bogor berfokus pada tiga hal utama, yakni mengurai kemacetan, mengatasi kelebihan jumlah armada angkutan umum atau over-supply, serta mengintegrasikan layanan transportasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pelayanan transportasi yang lebih efektif dan nyaman.
“Ada tiga aspek utama yang menjadi sasaran kami. Pertama, menyelesaikan masalah kemacetan untuk meningkatkan mobilitas lalu lintas. Kedua, mengelola angkutan umum yang saat ini menghadapi kondisi over-supply melalui transformasi pelayanan publik. Ketiga, mengintegrasikan seluruh layanan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak,” ujar Sujatmiko.
Sebagai langkah konkret mengurai kemacetan, Dishub Kota Bogor melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai menjadi simpul kepadatan kendaraan.
Salah satunya di kawasan Alun-Alun Kota Bogor. Penertiban parkir liar di bahu jalan dilakukan untuk mengatasi penyempitan lajur yang berpotensi menghambat kelancaran arus kendaraan.
Penyesuaian geometri jalan dan pembongkaran median yang dinilai kurang efektif juga dilakukan di sejumlah lokasi strategis, seperti Simpang Ekalokasari, Jalan Martadinata, Simpang Jambu Dua, Simpang Lippo Mall, kawasan Kebon Pedes, hingga Ciawi.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas jalan, mengurangi antrean kendaraan, serta menekan waktu tunggu di persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas.
“Kami melakukan evaluasi dan penyesuaian infrastruktur jalan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Tujuannya untuk mempercepat mobilitas, mengurai kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan,” katanya.
Selain rekayasa lalu lintas, Dishub juga berencana memperketat pengawasan terhadap pelanggaran parkir. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penerapan sanksi penggembokan kendaraan disertai denda administratif yang disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sektor angkutan umum, Dishub Kota Bogor menghadapi tantangan berupa persaingan dengan transportasi berbasis daring serta kelebihan jumlah armada angkutan kota (angkot).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dishub mendorong program konversi dan rasionalisasi armada secara bertahap. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya peremajaan kendaraan angkot yang sebagian besar disebut telah berusia lebih dari 20 tahun.
Transformasi angkutan umum diarahkan pada penggunaan armada yang lebih ramah lingkungan, terintegrasi dengan layanan transportasi lainnya, dilengkapi fasilitas pembayaran nontunai, serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
Dishub juga berupaya memperkuat trayek pengumpan atau feeder dan koridor angkutan massal. Dengan demikian, ketersediaan armada diharapkan lebih seimbang dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha para operator transportasi.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Ana Ismawati, mengapresiasi keterbukaan Dishub dalam menyampaikan program kerja dan arah kebijakan penataan transportasi.
Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah daerah dan dukungan komunikasi publik yang efektif menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pembangunan.
“Semangat kecintaan kepada Kota Bogor merupakan modal dasar yang luar biasa. Tantangan di era digitalisasi menuntut kita untuk terus berkolaborasi, menghadirkan komunikasi publik yang efektif, serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat,” ungkap Ana.
Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi atau Kang Aldho, juga menyatakan kesiapan insan pers untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah.
Ia menilai pemberitaan yang objektif dan berimbang dapat membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan pelayanan publik, termasuk penataan transportasi dan kebersihan kota.
“Kami dari unsur media, baik cetak, daring, maupun televisi, siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Bogor. Melalui narasi yang objektif dan berimbang, kami ingin memastikan masyarakat memahami berbagai kebijakan pelayanan publik yang sedang dijalankan,” pungkasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Dishub Kota Bogor berharap penataan transportasi dapat berjalan lebih terarah, kemacetan berkurang, dan pelayanan angkutan umum semakin baik sehingga mampu menunjang mobilitas masyarakat di Kota Hujan.***
