Astakamedia – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Reform Corner dengan tema ‘Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi’ untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan birokrasi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari ingin nilai-nilai reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terlaksana dengan baik.
Tentunya dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, termasuk efektivitas, efisiensi, birokrasi 5.0 yang mengedepankan fleksibilitas, yakni ketepatan dan kemudahan.
Hery mengatakan, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang terimplementasi dengan baik, Pemkot Bogor melakukan penilaian terhadap beberapa perangkat daerah.
Hasilnya, capaian Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di 2023, yaitu PEKPPP sebesar 4,48 persen atau masuk dalam kategori sangat baik dan Kepatuhan Penyelenggaraan Publik di angka 95,17 persen, kategori tertinggi alias di zona hijau.
“Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, tanggap, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus terus didorong dan menjadi pegangan, terutama di kelurahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sedang dalam sorotan, karena tahun politik yang membuat sensitivitas masyarakat meningkat,” ucap Hery.
Dalam rangka penguatan inovasi, Pemkot Bogor juga memiliki Bogor Innovation Award (BIA) sebagai upaya dalam menjaga budaya dan ekosistem inovasi di lingkungan Pemkot Bogor.
Sementara itu, salah satu upaya Pemkot Bogor dalam mengintegrasikan data pelayanan publik menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor.
“Beberapa aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor juga telah terintegrasi melalui SSO (Single Sign On). Selain itu, Pemerintah Kota Bogor telah memiliki mal pelayanan publik sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terbukti, capaian hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemkot Bogor 2023 yakni 89,13 persen atau sangat baik,” jelas Hery.(Sw)
