Astakamedia.com – DPRD Kota Bogor melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika menegaskan bahwa perda ini harus menjadi alat kontrol dan perlindungan sosial yang nyata, bukan sekadar regulasi formal.
Dalam rapat pembahasan, Rozi Putra, anggota Pansus, menekankan bahwa perda ini harus efektif dan komprehensif dengan mencakup empat pilar utama:
1. Pencegahan – melalui edukasi yang masif, pemberdayaan komunitas, dan penguatan ketahanan keluarga.
2. Penindakan – dengan pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika serta penerapan sanksi tegas bagi pelaku yg terjerat.
3. Rehabilitasi – memastikan adanya akses rehabilitasi yang mudah, terjangkau, terintegrasi, dan termonitor bagi korban, sehingga mereka siap kembali ke masyarakat.
4. Proses integrasi penyintas untuk kembali ke masyarakat – mendorong peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban.
Rozi Putra menegaskan bahwa seluruh aturan dalam perda ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab permasalahan narkotika di Kota Bogor.
“Jangan sampai perda ini hanya menjadi dokumen yang tidak punya daya eksekusi,” tegasnya.
Perda ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba.
DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal pembentukan perda ini hingga benar-benar siap diterapkan di lapangan.***
