Astakamedia.com – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasinya kepada perangkat daerah dan aparatur wilayah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Hal tersebut ia sampaikan saat dirinya memimpin pelaksanaan apel rutin di Plaza Balai Kota Bogor, Senin 14 Juli 2025.
Pertama, apresiasi dan terima kasih untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang telah melaksanakan rangkaian SPMB. Persoalan pokoknya adalah jumlah sekolah negeri yang terbatas dibanding jumlah peminat sebanyak 17 ribu, sedangkan jumlah kursi yang tersedia kurang lebih hanya 7 ribu.
Ia menegaskan ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni memastikan dokumen kependudukan sah dan bukan rekayasa guna memudahkan pendaftaran ke sekolah tertentu.
“Tidak boleh ada lagi anak yang dititipkan untuk dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) tanpa orang tua. Ini persoalan pokoknya, semua harus berintegritas dan ke depan akan dibuat regulasinya. Ini harus diperhatikan oleh dinas terkait dan aparatur wilayah,” tutur Dedie Rachim.
Selain memastikan keabsahan dokumen kependudukan, Dedie Rachim juga menyebutkan beberapa solusi yang bisa diambil, di antaranya penyesuaian sebaran dan rasio sekolah guna menghadapi persoalan ketersediaan bangku, hingga alokasi anggaran bantuan bagi 2.000 anak kurang mampu.
Selain apresiasi, terkait penataan kota, Dedie Rachim juga menyampaikan apresiasi kepada Dishub, Satpol PP, Disperumkim, DLH, Dinas PUPR, Dinsos, dan aparatur wilayah kecamatan.
Selain itu, Dedie Rachim menyoroti reduksi angkot yang diminta untuk dilakukan secepatnya dan jangan sampai ada angkot yang tidak layak tetapi tetap diloloskan.
Penataan Alun-Alun, Surya Kencana, hingga renovasi GOR Pajajaran juga turut disinggung, mengingat tahun depan Kota Bogor dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat Tahun 2026.
Terakhir, Dedie Rachim meminta data kependudukan Kota Bogor untuk diperbarui.
Untuk itu, aparatur wilayah diperintahkan mempersiapkan big data kependudukan Kota Bogor, salah satunya untuk mengantisipasi warga yang tidak terakomodasi bantuan.
Dengan big data, diharapkan bantuan yang disalurkan sesuai target dan profil penerimanya, sehingga tepat sasaran dan tepat guna, bukan untuk hal-hal negatif dan tidak bermanfaat.
“Kemarin kita melihat di berita bahwa kurang lebih ada 15 juta penerima PKH menggunakan uang bantuan untuk keperluan judi online. Karena teman-teman lurah yang paling mengerti dan paham profiling penerima, maka pastikan profiling yang tidak cocok segera diganti,” ujar Dedie Rachim.***
