Astakamedia.com – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, kembali muncul di hadapan publik setelah sempat tidak menjalankan aktivitas kedinasan selama sekitar 15 hari.
Kemunculan perdananya tersebut bertepatan dengan kegiatan Pekan Panutan Pajak PBB-P2 dan PKB yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis (5/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Jenal Mutaqin hadir sebagai wajib pajak sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat dengan menunaikan kewajibannya membayar pajak.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf kepada masyarakat dan awak media atas ketidakhadirannya selama beberapa waktu terakhir.
Jenal menjelaskan bahwa dirinya terpaksa harus beristirahat total karena kondisi kesehatan yang menurun sehingga membutuhkan waktu pemulihan.
“Sekali lagi saya mohon maaf, kemarin saya tidak bisa beraktivitas karena harus istirahat total. Ini merupakan masukan untuk proses penyembuhan agar saya bisa kembali lagi mengabdi kepada masyarakat,” ujar Jenal Mutaqin saat ditemui di sela kegiatan membayar pajak.
Ia mengatakan, keputusan untuk kembali aktif dilatarbelakangi oleh rasa tanggung jawab terhadap berbagai regulasi serta pelayanan publik yang harus terus berjalan. Menurutnya, ia tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terhambat karena ketidakhadirannya.
“Saya harus aktif karena banyak regulasi yang berjalan. Kasihan masyarakat kalau sampai tidak terlayani kemarin,” ungkapnya.
Meski demikian, Jenal tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang dideritanya. Ia hanya menyebutkan bahwa kondisi tubuhnya sempat mengalami penurunan (drop) sehingga membutuhkan penanganan dan istirahat yang cukup.
Jenal berharap kehadirannya kembali di tengah masyarakat dapat menjawab berbagai pertanyaan maupun spekulasi yang sempat beredar selama dirinya tidak aktif menjalankan tugas.
Selain itu, kehadirannya dalam kegiatan Pekan Panutan Pajak juga dimaksudkan untuk memberikan teladan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor agar taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, pejabat publik harus menjadi contoh terlebih dahulu sebelum mengajak masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Jenal juga menyampaikan gagasan terkait percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak.
Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan pengaspalan jalan.
“Apa yang saya bicarakan ini adalah spontanitas. Kita bisa mengambil dari dana CSR dinas yang disumbangkan untuk pengaspalan jalan rusak. Masalahnya hanya tinggal kita mau atau tidak mengeksekusinya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui program CSR, dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Saya ingin semua sampai ke masyarakat, karena sebagai warga, saya merasa kepentingan orang lain jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi,” pungkas Jenal.***
