Astakamedia.com – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor pada Senin 30 Maret 2026. Pertemuan ini untuk evaluasi terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih mengalami kebocoran di berbagai sektor.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifky Alaydrus, menegaskan bahwa potensi pendapatan daerah sejatinya sangat besar.
Namun, ia menyayangkan eksekusi di lapangan yang belum menyentuh angka maksimal.
”Potensinya besar, tapi belum optimal. Masih ada kebocoran di beberapa sektor seperti parkir, reklame, dan pajak usaha. Ini harus segera dibenahi,” kata Rifky.
Persoalan teknis di lapangan seperti keterlambatan proyek infrastruktur juga menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi II, Atty Sumadikarya, mengingatkan agar aspek profesionalisme tetap dijaga demi kualitas pembangunan yang bermutu bagi warga Bogor.
”Kalau baik kita katakan baik, kalau tidak sesuai harus diperbaiki. Jangan sampai kerja keras kita tidak menghasilkan kualitas yang baik,” tutur Atty
Sekretaris Komisi II, Benninu Argubie, menyoroti lemahnya sinkronisasi data antar instansi.
Menurutnya, selama sistem masih berjalan secara parsial atau manual, celah kerugian daerah akan terus terbuka lebar.
Ia menegaskan bahwa integrasi data adalah harga mati untuk mendongkrak PAD.
“Selama data tidak terintegrasi, potensi tidak akan maksimal. Kita harus punya satu sistem data yang jelas,” ujar Benninu.
Sementara, anggota Komisi II, Heri Cahyono, mendorong transformasi total menuju sistem digital yang transparan. Ia meminta Pemerintah Kota Bogor mulai meninggalkan pola lama yang tidak terukur.
”Ke depan semua layanan harus berbasis digital dan data yang valid. Jangan lagi ada program tanpa kejelasan manfaat,” kata Heri.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan pendapatan yang dapat dipantau secara realtime.
Komisi II akan terus mengawal setiap rupiah pendapatan daerah agar mampu memberikan dampak kesejahteraan langsung bagi masyarakat Kota Bogor
Selain sektor pajak dan retribusi, performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak luput dari kritik.
Anggota Komisi II, Hasbi Alatas, meminta evaluasi menyeluruh terhadap unit usaha plat merah, termasuk PD Pasar. Hasbi tidak ingin BUMD justru menjadi benalu bagi APBD.
”Kondisi BUMD harus segera dibenahi. Jangan sampai terus menjadi beban daerah,” ungkapnya.
Menanggapi rentetan catatan dari legislatif, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengakui adanya tekanan pada kondisi fiskal daerah. Hal ini dipicu oleh tren penurunan nilai transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Denny sepakat bahwa kemandirian fiskal melalui penguatan PAD adalah solusi utama ke depan.
“Kita tidak bisa lagi bergantung pada transfer pusat. Perbaikan sistem dan optimalisasi potensi harus kita lakukan,” ungkapnya.***
