Astakamedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar menyiapkan perencanaan matang terkait operasional bus hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ia menegaskan bahwa tanpa persiapan yang baik, ada risiko bus tersebut terbengkalai dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Bus hibah yang direncanakan melayani rute Cibinong – Puncak pada Februari mendatang menjadi perhatian utama. Sastra menekankan perlunya kajian komprehensif, terutama terkait efektivitas dan keberlanjutan operasional bus tersebut.
“Saya meminta Pemda benar-benar memastikan bus ini bisa berjalan optimal dan tidak hanya sekadar diterima lalu terbengkalai,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Menurutnya, Pemda harus menyiapkan mekanisme pengelolaan yang jelas, termasuk regulasi tarif, manajemen operasional, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Selain itu, strategi sosialisasi juga diperlukan agar masyarakat tertarik menggunakan layanan ini, sehingga keberlangsungan operasional bus dapat terjamin.
Sastra juga mengingatkan bahwa di beberapa daerah, bus hibah pernah mengalami kendala hingga akhirnya tidak beroperasi maksimal.
Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara Pemda, operator transportasi, serta masyarakat dalam memastikan program ini berjalan dengan baik.
Keberadaan transportasi umum yang layak diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak yang kerap mengalami kemacetan. Namun, tanpa perencanaan yang matang, program ini berisiko tidak mencapai tujuannya.
“Jangan sampai niat baik ini justru tidak memberikan manfaat karena kurangnya perencanaan yang matang,” tegas Sastra.
Hingga kini, Pemda Kabupaten Bogor masih membahas teknis pengelolaan bus hibah tersebut. Sastra mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor untuk segera merancang sistem operasional yang mencakup kesiapan armada, jalur trayek, hingga strategi pemeliharaan kendaraan.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pengelolaan bus tidak sepenuhnya dibebankan pada pemerintah, tetapi dapat melibatkan perusahaan swasta yang berkompeten.
“Bisa saja dikelola oleh pihak profesional dengan harga terjangkau, karena yang paling sulit adalah memastikan pemeliharaan dan operasionalnya berjalan baik,” katanya.
Meskipun program ini memiliki potensi besar dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik, risikonya juga cukup tinggi jika tidak diiringi dengan strategi yang jelas.
Tanpa pengelolaan yang baik, bukan tidak mungkin bus-bus ini justru menjadi aset terbengkalai.
Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengoperasian bus, asalkan tetap dalam pengawasan Pemda agar layanan yang diberikan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.***
