Astakamedia.com – Dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Mapolres Bogor, Cibinong, pada Rabu 28 Mei 2025.
Rapat ini dihadiri oleh para pejabat utama Polres Bogor serta seluruh Kapolsek jajaran. Fokus utama pembahasan adalah langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi dan menangani potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Bogor.
Dalam arahannya, Kapolres secara tegas menyoroti persoalan premanisme yang masih menjadi keresahan di tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa segala bentuk aksi premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh dan harus diberantas hingga ke akar.
“Premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat. Ini adalah musuh bersama yang harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Tidak ada ruang bagi aksi-aksi yang meresahkan dan mengintimidasi warga,” tegas AKBP Rio.
Ia menekankan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi yang baik antara seluruh pihak sangat penting untuk menciptakan wilayah yang aman dan kondusif,” imbuhnya.
Rapat ini juga membahas sejumlah agenda penting lainnya, termasuk evaluasi situasi kamtibmas triwulan kedua Tahun 2025, peningkatan patroli terpadu di titik-titik rawan, serta strategi pengamanan menjelang hari besar nasional dan agenda politik daerah.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kapolres menginstruksikan seluruh Kapolsek untuk lebih aktif melakukan sambang dan dialog dengan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan organisasi kemasyarakatan, guna mendeteksi secara dini potensi gangguan, termasuk tindak kriminalitas dan aksi premanisme.
“Kehadiran polisi di tengah masyarakat harus dirasakan secara nyata. Itu menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah ruang gerak pelaku-pelaku premanisme,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga disepakati sejumlah langkah konkret, antara lain penambahan personel untuk patroli malam hari, pendirian posko keamanan terpadu di kecamatan-kecamatan strategis, serta pembentukan tim cepat tanggap yang akan merespons langsung laporan dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aksi premanisme.
Rapat ditutup dengan deklarasi bersama seluruh peserta untuk mendukung penuh terciptanya Kabupaten Bogor yang aman, damai, dan bebas dari premanisme.***
