Astakamedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kerja sama intensif dengan pemerintah daerah.
Pernyataan ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional tentang Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Jakarta pada Kamis 10 Juli 2025.
Sastra menilai forum ini sebagai ajang strategis bagi seluruh unsur pimpinan daerah guna mempererat sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“DPRD Kabupaten Bogor menyambut positif inisiatif KPK dan siap bekerja sama dalam menjalankan program-program antikorupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah eksekutif, tapi juga legislatif,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, yang dipimpin Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh berbagai kepala daerah dan pimpinan DPRD dari sejumlah wilayah di Indonesia.
Sastra menegaskan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola birokrasi serta sistem keuangan daerah.
Ia juga menyoroti peran krusial DPRD dalam fungsi pengawasan, terutama dalam penyusunan kebijakan anggaran. Menurutnya, menjaga integritas anggota dewan merupakan salah satu kunci dalam mencegah penyimpangan.
“Anggaran daerah harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan KPK, sangat penting,” tegas Sastra.
Lebih lanjut, Sastra memberikan apresiasi kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto atas langkah progresif dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan mendorong reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Bogor.
Ia menilai inisiatif tersebut sebagai fondasi kuat untuk membangun pemerintahan yang lebih profesional dan melayani rakyat.
Dengan terjalinnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah, Sastra optimistis bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan terus meningkat, serta mampu menghadirkan negara yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.***
