Astakamedia.com – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Sukajaya, Kamis 10 Juli 2025.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memastikan program relokasi dan pemulihan pascabencana berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Hari ini kita melihat perkembangan proses pembangunan hunian tetap yang dianggarkan pada tahun 2025. Di titik pertama, di wilayah Sukajaya, sedang dibangun 80 unit dan saat ini tengah berproses. Mudah-mudahan bisa segera selesai karena kita juga mengejar waktu,” ujar Ade Ruhandi yang akrab disapa Jaro Ade.
Selain meninjau lokasi pembangunan 80 unit huntap, Wabup juga mengunjungi titik kedua yang masih dalam tahap land clearing. Di lokasi ini, direncanakan akan dibangun 220 unit tambahan, sehingga total keseluruhan huntap mencapai 300 unit.
“Harapannya, seperti yang disampaikan Pak Bupati Bogor Rudy Susmanto, tahun 2025 ini pembangunan berjalan dengan baik agar masyarakat yang kini tinggal di hunian sementara bisa segera menempati rumah barunya,” lanjut Jaro Ade.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntap hingga tahun 2026, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ia juga mengapresiasi dukungan dari Ketua Komisi DPR yang turut hadir dan berkomitmen mendukung program ini.
Tak hanya fokus pada penyediaan permukiman, Pemkab Bogor juga menaruh perhatian besar pada aspek ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat terdampak. Dalam kunjungan tersebut, Dinas Pertanian turut dilibatkan untuk memetakan potensi kolaborasi dengan pihak Taman Nasional.
“Kita sudah bentuk koperasi Merah Putih di tiap desa. Harapannya, koperasi ini bisa bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan. Masyarakat bisa jadi anggota, bekerja sama dengan taman nasional, bahkan dengan dukungan TNI dan Polri yang sudah terjalin,” ungkap Jaro Ade.
Sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan, dilakukan pula penanaman pohon secara simbolis di area lahan pembangunan. Jenis-jenis pohon langka seperti mahoni, palahlar, dan saninten ditanam, hasil kerja sama antara pemerintah desa, taman nasional, dan Dinas Pertanian.
“Kita tidak hanya fokus pada pembangunan rumah. Lereng dan bukaan tanah bekas land clearing harus segera dilakukan penghijauan agar menjaga keseimbangan lingkungan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkab Bogor juga menyoroti pentingnya fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah rencana relokasi SDN 05 yang sebelumnya terdampak bencana. Jaro Ade menyebut anggaran sudah pernah dialokasikan, namun terkendala belum tersedianya lahan.
“Kalau tidak ada tanah desa, bisa dengan kerja sama taman nasional agar proses relokasi SD ini bisa segera berjalan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan bahwa seluruh aspek pemulihan, mulai dari hunian, infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat, akan dikawal dan diselesaikan secara menyeluruh hingga 2026.***
