Astakamedia.com – Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026.
Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang terpilih dalam program strategis nasional tersebut guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bansos dan peran pemerintah daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Penunjukan Kabupaten Bogor sebagai daerah percontohan dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Kegiatan sosialisasi itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS RI, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bansos.
Menurutnya, penyaluran bansos yang akurat sejalan dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam agenda pemberantasan kemiskinan.
“Kami juga harapkan dukungan kepala daerah meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujar Ribka.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi bansos merupakan bagian penting dari transformasi pemerintahan berbasis teknologi (GovTech). Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.
“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” jelas Luhut.
Ia menambahkan, digitalisasi bansos akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan karena seluruh prosesnya berbasis data dan didukung kecerdasan buatan (AI).
Dengan sistem tersebut, berbagai indikator penting seperti kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara lebih akurat dan real time.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa transformasi bangsa harus dimulai dari transformasi data, khususnya dalam penyaluran bansos. Ia menyebut Presiden menginginkan seluruh kebijakan berbasis bukti dan data yang terbuka serta terverifikasi.
“Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data. BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membantu pemutakhiran,” terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tegas agar seluruh kebijakan sosial berbasis data yang akurat (evidence-based policy).
Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan nasional, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Kunci dari seluruh proses ini adalah keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor, serta meninggalkan ego sektoral, terutama dalam pengelolaan data. Kalau kita mau transformasi bangsa, kita harus berani memulai dari transformasi data,” pungkas Saifullah Yusuf.
Dengan terpilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokasi piloting, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kesiapan infrastruktur digital dan kualitas data sosial, sehingga program bansos ke depan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.***
