Astakamedia.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa sekolah negeri di Jawa Barat.
Ono menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan gratis selama 12 tahun di sekolah negeri.
Karena itu, persoalan kebutuhan pendidikan seharusnya diselesaikan melalui penguatan anggaran pemerintah, bukan dengan menambah beban biaya bagi orang tua siswa.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar mampu memenuhi kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, operasional sekolah, hingga kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Ono di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, ketentuan perundang-undangan telah mengatur alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai perlu mengoptimalkan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan operasional sekolah negeri.
Ono menegaskan, keterbatasan fasilitas pendidikan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk kembali menarik SPP dari siswa sekolah negeri.
Ia menyebut kondisi tersebut justru menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus diatasi melalui perencanaan dan penguatan anggaran pendidikan.
Ia juga mengkritisi wacana penerapan SPP bagi masyarakat yang masuk kategori desil 6 hingga desil 10.
Menurut Ono, klasifikasi tersebut belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat karena masih terdapat persoalan dalam validitas data kesejahteraan.
“Belum tentu masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Masih ada warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial, bahkan ada yang menghadapi persoalan karena data kepesertaannya tidak sesuai,” katanya.
Selain memperkuat sekolah negeri, Ono mendorong pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap sekolah swasta.
Bantuan tersebut diperlukan agar sekolah swasta mampu memperbaiki fasilitas dan meningkatkan mutu pendidikan tanpa sepenuhnya membebankan biaya kepada peserta didik.
Ono berharap wacana pengenaan kembali SPP di sekolah negeri tidak sampai diterapkan.
Ia menilai pemerintah harus lebih dahulu memastikan anggaran pendidikan mampu memenuhi kebutuhan sekolah sekaligus menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.
“Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar mampu menyelesaikan kebutuhan sekolah di Jawa Barat,” pungkasnya.
