Astakamedia.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan secara rinci progres dan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konferensi pers yang digelar di Harinny Resto, Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Sabtu (28/2/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, guna memastikan kesiapan operasional lembaga dalam menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan anak usia sekolah.
Dalam keterangannya, Dadan menegaskan bahwa pelaksanaan MBG mengedepankan asas keseimbangan dan keadilan, namun tetap menghormati otonomi sekolah serta keputusan orang tua.
Di Kota Bogor, sejumlah sekolah kategori menengah ke atas memilih tidak mengambil bagian dalam program tersebut.
Beberapa sekolah seperti Bosowa Bina Insani, Regina Pacis, dan Sekolah Bogor Raya disebut telah menyampaikan sikapnya karena memiliki fasilitas kantin sendiri serta mayoritas siswa berasal dari kalangan mampu.
“Kita hormati pilihan sekolah yang tidak ingin menerima bantuan makan ini. Tidak ada paksaan, terutama bagi kalangan mampu,” ujar Dadan kepada awak media.
Ia juga menambahkan, di sekolah umum sekalipun, apabila terdapat orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program, BGN tidak akan memaksakan.
Fokus utama pemerintah, lanjutnya, adalah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan.
Menjawab isu tumpang tindih anggaran, Dadan menjelaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp24 triliun ditempatkan dalam rincian fungsi kesehatan.
Ia memastikan anggaran tersebut tidak mengganggu pagu kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurutnya, fungsi kesehatan yang dijalankan BGN mencakup penanganan stunting bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sementara untuk fungsi pendidikan, anggaran telah diatur tersendiri dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Dadan juga membantah kabar yang mengaitkan program makan gratis dengan pengurangan kuota KIP Kuliah.
Ia menegaskan jumlah penerima KIP Kuliah tahun ini justru meningkat dan kini berbasis data desil 1 sampai 4, sehingga tidak berkaitan dengan alokasi anggaran MBG.
Secara nasional, BGN telah membentuk 20.362 satuan layanan gizi yang melayani sekitar 61,2 juta jiwa. Menariknya, sebanyak 24.382 satuan layanan dibiayai oleh investor, bukan sepenuhnya melalui APBN.
Terkait indeks harga, Dadan menjelaskan adanya perbedaan nominal berdasarkan kelompok usia dan indeks kemahalan daerah.
Di Jawa Barat, anak usia PAUD hingga kelas 3 SD rata-rata menerima alokasi Rp8.000 per porsi, sedangkan anak di atas 4 tahun hingga dewasa atau ibu hamil sebesar Rp10.000.
Sementara di wilayah Papua, indeks biaya dapat mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 menyesuaikan harga bahan baku lokal.
Dari sisi pembangunan infrastruktur, Dadan mengklaim keterlibatan mitra membuat proses lebih efisien. Jika proyek pemerintah melalui APBN dapat memakan waktu minimal lima bulan karena prosedur lelang dan birokrasi, mitra disebut mampu menyelesaikan pembangunan satuan layanan gizi dalam waktu sekitar dua bulan.
“Kita menghargai waktu. Ruang waktu tidak bisa diulang. Dengan melibatkan mitra, pembangunan jauh lebih cepat dan efisien. Jika terjadi risiko seperti bencana atau kebakaran, itu menjadi tanggung jawab mitra karena aset tetap dimiliki desa atau pihak setempat,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis ini diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045.
Dadan menekankan bahwa pemenuhan gizi saat ini merupakan investasi jangka panjang, mengingat anak-anak sekolah hari ini adalah tenaga kerja produktif dua dekade mendatang.***
