Astakamedia.com – Baru-baru ini kita mendengar kontroversi mengenai keberangkatan Presiden Prabowo ke beberapa negara, frekuensi kunjugan luar negerinya pun tidak main-main, selama masa pemerintahan 18 bulan Presiden tercatat melakukan kunjungan bilateralnya sekitar 51 perjalanan ke luar negeri.
Hal ini tentu menjadi polemik Sebagian publik mendukung perjalanan politik tersebut, Sebagian lagi mengkritisinya. Bagi para pendukung Presiden tentu ini menjadi bagian dari diplomasi luar negeri yang dilakukan oleh Prabowo sebagai Presiden dan juga Kepala Negara.
Perdebatan dalam hal ini tentu sebuah hal yang sehat dalam berdemokrasi, namun hal yang paling penting, bukanlah berapa kali seorang Presiden pergi kunjungan ke luar negeri, melainkan apa tujuan strategis dari kunjungan tersebut, apa manfaatnya, tujuan yang dicapainya dan apakah berdampak terhadap Republik Indonesia.
Menurut pandangan Boy Hidayat, S.Sos. seluruh kunjungan kenegaraan tersebut tepatnya dibaca dalam satu payung besar : Diplomasi kemandirian.
Diplomasi kemandirian yang dimaknai oleh Boy Hidayat, terhadap kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo adalah bentuk kebebasan bilateral negara Indonesia yang bisa bekerja sama dengan negara manapun demi kepentingan bangsa.
Diplomasi kemandirian adalah strategi menjaga kepentingan nasional dengan membangun hubungan seluas mungkin tanpa bergantung pada satu blok kekuatan dunia.
Hal ini sudah dilakukan sejak dahulu kala, sejak Republik ini di ikrarkan, dalam tradisi diplomasi Indonesia, inilah evolusi modern dari prinsip bebas aktif yang diwariskan Mohammad Hatta.
Tujuannya bukan memilih Amerika Serikat atau Tiongkok, Barat atau Timur, melainkan memastikan Indonesia tetap memiliki ruang menentukan nasibnya sendiri.
Dalam politik modern mengapa diplomasi kemandirian itu penting?
Alasan pertama Adalah, dunia memasuki fragmentasi geopolitik, Perang Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ketidakpastian ekonomi global membuat ketergantungan pada satu pihak menjadi berisiko.
Alasan kedua, kemandirian ekonomi membutuhkan pasar yang luas dan sumber investasi yang beragam. Tidak ada negara besar yang mampu tumbuh hanya mengandalkan pasar domestik.
Indonesia membutuhkan akses ekspor, transfer teknologi, investasi, serta kerja sama industri dari banyak kawasan sekaligus.
Diplomasi yang aktif memperluas pilihan Indonesia sehingga pembangunan tidak tergantung pada satu sumber modal atau satu pusat kekuatan ekonomi dunia.
Alasan ketiga, kemandirian politik membutuhkan kemampuan berbicara kepada semua pihak. Dalam isu Palestina, konflik regional, ketahanan energi, hingga keamanan pangan, Indonesia akan lebih didengar jika memiliki hubungan baik dengan banyak negara sekaligus.
Alasan alasan tersebut Adalah bertujuan untuk memperkuat pengaruh politik internasional Indonesia di kancah internasional, menurut Boy Hidayat, pengaruh global internasional tidak lahir dari pidato kenegaraan, melainkan lahir dari rasa kepercayaan hubungan bilateral yang harus di pupuk dan di pelihara secara terus menerus.
Sejarah Hubungan Bilateral
Sejarah menunjukkan bahwa hubungan pribadi antar pemimpin kadang mengubah arah dunia. Sejarah mencatat ketika Richard Nixon bertemu Mao Zedong pada 1972, kebuntuan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok yang berlangsung lebih dari dua dekade mulai mencair.
Ketika Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev membangun kepercayaan pada akhir 1980-an, Perang Dingin bergerak menuju akhir. Diplomasi pada akhirnya bukan hanya soal negara berbicara kepada negara, tetapi juga manusia berbicara kepada manusia.
Di ruang diplomasi, kepercayaan pribadi sering kali menjadi jembatan bagi kepentingan nasional. Karena itu, saya tidak pernah melihat kunjungan luar negeri semata sebagai perjalanan fisik.
Ia adalah investasi kepercayaan yang hasilnya kadang baru terlihat bertahun-tahun kemudian.
Saya juga teringat berbagai krisis yang pernah dialami Indonesia.
Saat krisis ekonomi, pandemi, hingga ketegangan geopolitik global, negara yang memiliki jaringan internasional lebih luas selalu memiliki lebih banyak pilihan.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, banyaknya pilihan adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan.
Apa hasil dari pertemuan selama perjalanan politik Prabowo?
“Setidaknya saya mencatat ada beberapa hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, sekitar tujuh hasil pertemuan diplomasi, namun saya hanya akan membahas empat dari tujuh yang paling krusial” ujar Boy.
Pertama, keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS memperluas ruang kerja sama dengan negara-negara yang mewakili sebagian besar populasi dunia dan porsi signifikan ekonomi global.
Hal ini membuat Indonesia memiliki pengaruh dan posisi tawar yang baik. Di tengah fragmentasi geopolitik, keanggotaan ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu energi, pangan, perdagangan, dan keuangan internasional.
Nilai strategisnya bukan sekadar simbol keanggotaan, melainkan bertambahnya opsi yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi dunia multipolar.
Kedua, penyelesaian akses pasar Uni Eropa melalui kemajuan besar dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Setelah lebih dari satu dekade negosiasi yang berliku, tercapai terobosan menuju skema tarif yang jauh lebih kompetitif bagi produk Indonesia.
Bagi negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, akses ke pasar Eropa berarti peluang ekspor yang lebih besar, lapangan kerja yang lebih luas, dan kesempatan mempercepat transformasi industri nasional.
Diplomasi ekonomi pada akhirnya harus diukur dari kesejahteraan rakyat yang tercipta.
Ketiga, dukungan bagi Palestina. Menurut penjelasan yang sama, Indonesia aktif mengirim bantuan kemanusiaan, mendukung layanan medis, serta menyediakan kesempatan pendidikan bagi sekitar 100 pelajar Palestina.
Dalam dunia yang sering kali mengukur kekuatan dari senjata dan ekonomi, diplomasi Indonesia berusaha mempertahankan dimensi moralnya.
Keempat, investasi. Data yang dikutip dari BKPM menunjukkan realisasi investasi sekitar Rp2.430 triliun dalam periode sekitar satu setengah tahun.
Selain itu, setelah kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan, diperoleh komitmen investasi sekitar Rp575 triliun. Investasi tentu tidak lahir hanya dari satu kunjungan presiden. Namun diplomasi tingkat tinggi sering menjadi pintu pembuka kepercayaan investor.
Modal akan datang ke negara yang dianggap stabil, memiliki akses pasar luas, dan dipimpin oleh pemerintahan yang aktif membangun hubungan internasional.
CSIS, “Six Months of Prabowo: Indonesia’s Diplomatic Charm Offensive” (Mei 2025): menilai Indonesia di bawah Prabowo telah menjadi “one of the most active players in Southeast Asia” dengan posisi tawar yang menguat melalui keanggotaan BRICS, kemitraan Tiongkok–Rusia–Timur Tengah, dan jejaring strategis yang meluas.
Hal-hal tersebut menurut Boy, tidak dipahami oleh para pengkritisi Presiden Prabowo, bahwa semua perjalanan politik tersebut Adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia, Adapun yang harus di “tagih” Adalah hasil dari pertemuan bilateral tersebut, yang seharusnya di implementasikan kepada kebijakan pemerintah yang bisa menguntungkan bangsa Indonesia dan juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Boy Hidayat, S.Sos.
Wakil ketua BM PAN Kota Bogor
Bidang Bakor BM PAN Kota Bogor.
