Astakamedia.com – Founder Jendela Politik Muda, Boy Hidayat, menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan sejak awal masa kepemimpinannya.
Menurutnya, berbagai langkah strategis yang diambil Presiden mencerminkan komitmen untuk memperkuat pemerintahan sekaligus memberantas praktik korupsi.
Boy mengatakan, Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan mengungkapkan keterkejutannya terhadap kondisi tata kelola negara setelah resmi menjabat sebagai kepala negara.
Salah satunya saat menghadiri agenda pemilihan Ketua Umum HIPMI di Lampung, ketika Prabowo menyebut telah melihat adanya persoalan mendasar di Indonesia sejak dekade 1990-an, namun baru mengetahui kondisi yang sebenarnya setelah memimpin pemerintahan.
Menurut Boy, berbagai persoalan seperti dugaan kebocoran kekayaan negara, praktik korupsi, hingga pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi negara menjadi tantangan besar yang kini dihadapi pemerintah.
“Perampokan sumber daya alam terjadi secara masif seperti negeri tak bertuan. Pejabat saat itu seperti merasa dirinya pemilik bangsa ini,” ujar Boy Hidayat.
Ia menilai upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan pemerintah perlu mendapat dukungan penuh. Boy mengapresiasi proses hukum terhadap puluhan tersangka kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Ini menjadi momentum yang baik bahwa Presiden Prabowo serius melakukan bersih-bersih di lingkungan pemerintahannya,” katanya.
Selain pemberantasan korupsi, Boy juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Menurutnya, wakil presiden dapat diberi tanggung jawab lebih besar untuk mengawal berbagai program strategis nasional.
Ia menilai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif.
“Peran Wakil Presiden seharusnya bisa dimaksimalkan dengan mengawasi proyek-proyek strategis pemerintahan, termasuk MBG dan percepatan roda ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Boy.
Terkait munculnya spekulasi publik mengenai hubungan Presiden dan Wakil Presiden akibat momen keduanya duduk terpisah dalam sebuah acara, Boy meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya ketidakharmonisan.
“Hal itu belum tentu menjadi indikator adanya ketidaksejalanan antara Presiden dan Wakil Presiden. Bisa saja hanya persoalan teknis,” jelasnya.
Meski demikian, Boy berharap koordinasi antara Presiden dan Wakil Presiden semakin diperkuat agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
“Saya berharap Mas Gibran bisa lebih berperan dalam penyelenggaraan kontrol negara. Hal-hal yang tidak bisa ditangani langsung oleh Presiden dapat diawasi oleh Wakil Presiden,” ujarnya.
Boy juga menilai langkah pemerintah dalam menindak dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek strategis menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Ia mencontohkan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk respons pemerintah terhadap dugaan pelanggaran hukum.
Di akhir pernyataannya, Boy turut menyinggung dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurutnya, arah hubungan politik keduanya masih menjadi perhatian publik dan dapat memengaruhi dinamika pemerintahan ke depan.
“Bisa jadi nanti Presiden Prabowo memilih berjalan dengan arah politiknya sendiri. Namun semua itu masih menjadi dinamika yang perlu dilihat perkembangannya,” pungkas Boy.
